ROBY, AGHNIL WAFA’A and Saptono, Hendro and Suradi, Suradi (2020) “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM ATAS TINDAKAN DIREKSI YANG TIDAK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1253 K/Pdt/2015)”. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aghni Wafa'a Roby - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (598kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - abstrak.pdf Download (167kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (177kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB)
	Text Aghni Wafa'a Roby - dapus.pdf Download (168kB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak disukai dan dipilih oleh pelaku bisnis dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Organ perusahaan tersebut terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang
saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan. Dalam hal pemegang saham meminta direksi dan komisaris untuk menyelenggarakan RUPS tetapi tidak dilaksanakan, maka hal tersebut akan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham sebagai pemilik
modal untuk mencapai tujuan dan maksud perseroan.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris PT Mowilex Indonesia dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas mengenai tidak diselenggarakannya RUPS yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, diantaranya berupa Undang-Undang, buku dan jurnal hukum, juga kamus dan ensiklopedia hukum. Data sekunder yang diperoleh melalui studi
pustaka ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian penulisan hukum ini yaitu Direksi dan komisaris PT
Mowilex Indoensia melanggar ketentuan Pasal 79 ayat (5) dan (7) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas setelah jangka waktu 15 (lima belas) hari untuk menyelenggarakan RUPS tidak dilaksanakan oleh direksi dan komisaris. Tindakan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris PT Mowilex Indonesia tersebut merupakan bentuk kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan kepentingan perseroan yang menyalahi maksud
dan tujuan perusahaan. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham mayoritas PT Mowilex Indonesia telah diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan pemberian izin menyelenggarakan dan melakukan sendiri pemanggilan RUPS
tersebut. Terhadap tindakan ultra vires yang terbukti dilakukan oleh direksi suatu perseroan terbatas yang telah melakukan pelampauan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang telah diamanatkan kepadanya, maka seketika dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pribadi.
Kata Kunci: RUPS, Direktur, Komisaris, Pemegang Saham

Actions (login required)

View Item