PANJAITAN, THEOFILLUS MELDYANO and Njatrijani, Rinitami and Prananda, Rahandy Rizki (2025) KEDUDUKAN KARYAWAN KONTRAK DALAM PENYELESAIAN UTANG KEPAILITAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SEMARANG (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 2/PDT.SUS-PAILIT/2023/PN NIAGA SMG). _230 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (933kB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_ABSTRAK.pdf Download (382kB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (665kB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (777kB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text THEOFILLUS MELDYANO PANJAITAN_DAFPUS.pdf Download (511kB)

Abstract

Studi ini mengkaji keselarasan aturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UU No. 37/2004), ketika diterapkan ke dalam sengketa kepailitan suatu badan hukum, dimana badan hukum pailit tersebut akan melakukan pembagian atas aset pailit miliknya kepada seluruh kreditornya. Secara khusus, pekerja/buruh kontrak (kreditor preferen/istimewa) yang memiliki hak tagih dalam menerima piutangnya yang berupa upah yang belum dibayarkan. Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg, dikarenakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 menjadi kunci utama suatu badan hukum dapat dipailitkan atau tidak, selain adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37/2004. Maka, ketentuan tersebut yang juga akan menentukan kedudukan hukum dari mantan pekerja/buruh kontrak dalam menagih hak piutangnya. Penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis-normatif ini, menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat membuktikan persyaratan suatu badan hukum dapat dijatuhi putusan pailit berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37/2004 sehingga kedudukan hukum pemohon selaku mantan pekerja/buruh kontrak dalam menagih hak piutangnya yang berupa pesangon menjadi tunduk pada ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) beserta aturan turunannya, bukan tunduk pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.
Kata Kunci: Kepailitan, Ketenagakerjaan, Pekerja Kontrak, Upah.

Actions (login required)

View Item