Rohman, Hadyan and Njatrijani, Rinitami and Setyowati, Ro’fah (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DI KAWASAN PABEAN MELALUI MEKANISME BORDER MEASURE HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI PADA PEMALSUAN BALLPOINT MEREK STANDARD AE7 ALFA TIP 0.5). _146 PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 146 Hadyan Rohman-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-abstrak.pdf Download (7kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (235kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (682kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text 146 Hadyan Rohman-dapus.pdf Download (230kB)

Abstract

Penangguhan sementara merupakan kegiatan penundaan untuk sementara waktu terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HKI dari kawasan pabean. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara menyebutkan bahwa pengajuan perintah penangguhan sementara dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu melalui Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan dan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial.
Berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dapat diketahui bahwa terhadap pemegang hak merek yang telah melakukan perekaman merek pada sistem perekaman HKI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan mendapat notifikasi dari pejabat bea dan cukai apabila terdapat barang yang diduga merupakan atau berasal
dari hasil pelanggaran merek miliknya yang masuk/keluar melalui kawasan pabean. Kasus pemalsuan ballpoint Standard AE7 Alfa Tip 0.5 milik PT Standardpen Industries merupakan penangkapan pertama yang dilakukan melalui Perintah Penangguhan Sementara Karena Jabatan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabean. Dalam penyelesaian sengketa pelanggaran merek dalam kasus ini, PT Standardpen Industries dapat mengajukan tindakan hukum perdata, pidana atau arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.
Kata Kunci: Penangguhan Sementara karena Jabatan, Sistem Perekaman (recordation), Tindakan Hukum

Actions (login required)

View Item