Stefan, Esra and Indarja, Indarja and Hananto, Untung Dwi (2020) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUUXVII/2019 tentang Judicial Review UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. _057 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 057 Esra Stefan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text 057 Esra Stefan - abstrak.pdf Download (70kB)
	Text 057 Esra Stefan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text 057 Esra Stefan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text 057 Esra Stefan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 057 Esra Stefan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (125kB)
	Text 057 Esra Stefan - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (74kB)
	Text 057 Esra Stefan - dapus.pdf Download (70kB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Artikel ini merupakan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 yang memberikan jeda lima tahun kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dasar pertimbangan (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu; Mahkamah menilai calon kepala daerah yang pernah menjalani pidana, namun tidak diberi waktu yang cukup untuk beradaptasi dan membuktikan diri dalam masyarakat ternyata terjebak kembali dalam perilaku tidak terpuji. Tak sedikit mereka mengulang kembali tindak pidana yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Hal ini berakibat makin jauh dari tujuan menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Atas dasar itu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah. Hal tersebut kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang
berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.
Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang dasar permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan dampak setelah dikeluarkannya putusan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder dimana pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.
Dari Tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan pemohon untuk menambah masa tunggu mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah karena waktu tersebut dinilai cukup untuk memberikan efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Mantan Narapidana, Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item