Malikusaleh, Fajar and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2025) ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW PADA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. _089 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fajar Malikusaleh_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fajar Malikusaleh_ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text Fajar Malikusaleh_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text Fajar Malikusaleh_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Fajar Malikusaleh_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (578kB)
	Text Fajar Malikusaleh_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (193kB)
	Text Fajar Malikusaleh_DAFPUS.pdf Download (326kB)

Abstract

Persoalan dalam penelitian ini dimulai adanya kontroversi pada Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, di mana pemohon meminta agar persyaratan usia 40 tahun untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden diabaikan jika mereka pernah menjabat sebagai kepala daerah. Mahkamah Konstitusi dengan beberapa inkonsistensi, akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai konsistensi MK sebagai penjaga konstitusi.
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang batas
kewenangan mahkamah konstitusi sebagai legislator dalam judicial review pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta implikasi hukum dan politik dari putusan tersebut terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dengan bahan hukum primer (berasal dari hirarki peraturan perundang-undangan), sekunder (putusan nomor 90/PUU-XXI/2023) dan tersier (buku dan jurnal terkait). Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, menunjukkan pergeseran fungsi Mahkamah Konstitusi menuju positive legislator, sehingga melampaui batas kewenangannya. Implikasi Hukum yaitu ketidakpastian norma judicial review, karena Mahkamah Konstitusi tidak hanya menghapus norma melainkan membentuk norma baru. Sedangkan implikasi politik putusan tersebut menimbulkan krisis independensi dan konflik kepentingan hakim, adanya yudikalisasi politik yang menunjukkan kecenderungan judicial activism yang melampaui prinsip judicial restraint. Selain itu menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi karena dipersepsikan berpihak secara politik yang dampak terhadap pemilu 2024 dan membuat adanya reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci ; Judicial Review; Mahkamah Konstitusi; Implikasi Hukum dan Politik

Actions (login required)

View Item