Lordy, Kevin Ferrens and Astuti, A.M. Endah Sri and Sularto, RB. Sularto (2025) PERETASAN DATA PRIBADI DAN PEMBERIAN GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA ILLEGAL AKSES DATA ELEKTRONIK (Studi Putusan Pengadilan Nomor 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL). _045 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kevin Ferrens Lordy_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Kevin Ferrens Lordy_ABSTRAK.pdf Download (196kB)
	Text Kevin Ferrens Lordy_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text Kevin Ferrens Lordy_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text Kevin Ferrens Lordy_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (687kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text Kevin Ferrens Lordy_DAFPUS.pdf Download (209kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji peretasan data pribadi dan pemberian ganti rugi korban dalam tindak pidana illegal access, dengan studi kasus Putusan Pengadilan No. 610/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL. Di tengah meningkatnya fenomena kejahatan siber di Indonesia, yang menempatkan negara ini di peringkat ketiga dunia dalam kasus kebocoran data, penelitian ini menganalisis dua rumusan masalah utama: pertanggungjawaban pidana pelaku dan penerapan kebijakan perlindungan hak ganti rugi bagi korban dalam putusan tersebut.
Dengan menggunakan metode penelitian doctrinal (yuridis normatif), penelitian ini menemukan bahwa Terdakwa (Roberts Markarjancs) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 30 Ayat (2) Jo Pasal 36 Jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang ITE. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana illegal access (skimming) yang bertujuan memperoleh data nasabah BRI, mengakibatkan kerugian finansial Rp 1.250.400.000. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 2 miliar.
Terkait perlindungan korban, penelitian ini mengidentifikasi bahwa korban seharusnya dapat menempuh tiga mekanisme penuntutan ganti kerugian (administratif, perdata, dan pidana). Korban juga dapat meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang dapat memberikan ‘rumah aman’ dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Namun, temuan krusial dari penelitian ini adalah bahwa putusan pengadilan dalam kasus ini tidak memuat pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan kepada para korban.
Kata Kunci: Peretasan Data Pribadi, Akses Ilegal, Ganti Rugi Korban, UU ITE, Putusan Pengadilan

Actions (login required)

View Item