KUSUMASTUTI, DEVI MAHARANI and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2025) TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DATA ELEKTRONIK DALAM PENYEBARAN VIDEO ASUSILA. _094 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Devi Maharani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Devi Maharani-abstrak.pdf Download (99kB)
	Text Devi Maharani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Devi Maharani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Devi Maharani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text Devi Maharani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text Devi Maharani-dapus.pdf Download (126kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar
terhadap kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dilakukan melalui media elektronik. Salah satunya adalah tindak pidana penyebaran video asusila yang menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti data elektronik di persidangan. Penulisan tugas akhir ini mengangkat permasalahan mengenai keabsahan alat bukti data elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana penyebaran video asusila, dan kekuatan pembuktiannya dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN
Bantul.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan seperti KUHAP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif untuk menelaah penerapan hukum pembuktian terhadap alat bukti elektronik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data elektronik merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 UU ITE, yang menegaskan bahwa informasi elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan alat bukti konvensional. Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Bantul, hakim menerima video dan percakapan digital sebagai alat bukti yang sah berdasarkan prinsip lex specialis derogat legi generali, di mana UU ITE menjadi dasar hukum khusus yang melengkapi KUHAP. Maka dari itu, perlunya revisi KUHAP agar secara eksplisit memasukkan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia
Kata kunci: alat bukti elektronik, tindak pidana asusila, pembuktian,
pertimbangan hakim.

Actions (login required)

View Item