Wuryan, Alfahd Fayyaz Adkesa and Pujiyono, Pujiyono and Rozah, Umi (2025) ANALISIS PENGENAAN SANKSI UANG PENGGANTI UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA NOMOR 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg. _044 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_ABSTRAK.pdf Download (214kB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (658kB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Alfahd Fayyaz Adkesa Wuryan_DAFPUS.pdf Download (551kB)

Abstract

Berdasarkan analisis Indonesia Corruption Watch (ICW), hasil tabulasi putusan pengadilan dalam kasus korupsi setidaknya dalam kurun waktu 2020-2022, rata-rata hukuman pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti belum memberikan efek jera. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan dalam undang-undang ini salah satunya adalah Uang pengganti dimana diatur pada Pasal 18 ayat 1, lalu diatur mengenai pelaksanaan uang pengganti dalam Pasal 18 ayat 2 dan 3. Namun, dalam prakteknya uang pengganti ini memiliki kekurangan yang membuat kurangnya keefektifan dari pasal ini. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sanksi Uang Pengganti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data dilakukan secara kualitatif serta spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan Uang Pengganti terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, Kewenangan berada pada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Bahwa penyelesaian Perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, telah sesuai dengan Asas Dominus litis penjatuhan hukuman oleh hakim. Namun, Uang pengganti memiliki beberapa kekurangan dalam eksekusinya.
Kata kunci: Sanksi Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara.

Actions (login required)

View Item