ATTAQI, NABILA FILLAH and Soponyono, Eko and Rozah, Umi (2025) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. _047 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nabila Fillah Attaqi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-abstrak.pdf Download (153kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (765kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Nabila Fillah Attaqi-dapus.pdf Download (295kB)

Abstract

Hak atas informasi dan kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, perkembangan teknologi informasi dan rendahnya kemampuan verifikasi masyarakat Indonesia terhadap informasi membuka ruang luas bagi penyebaran informasi keliru, termasuk berita bohong
(hoax) yang dapat menimbulkan kerugian dan keonaran di masyarakat. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan kini diperbarui melalui KUHP Nasional, nyatanya masih terdapat perdebatan dalam penafsiran dan penerapannya yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi serta menimbulkan ketidakadilan.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (hoax) dalam sistem hukum pidana positif saat ini serta untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (hoax) berbasis nilai keadilan Pancasila.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tindak pidana berita bohong (hoax) di Indonesia seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) beserta perubahannya serta KUHP Nasional. Demikian juga, dalam pelaksanaannya yang terwujud dalam bentuk kebijakan hukum pidana sebagai upaya menanggulangi tindak pidana berita bohong (hoax) dengan berbasis nilai keadilan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengkajian
terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana berita bohong (hoax) menurut negara Jerman dan negara Singapura sebagai bahan refleksi dan penguatan terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia.
Kata Kunci: Hak atas Informasi, Kebebasan Berekspresi, Hoax, Kebijakan Hukum Pidana, Nilai Keadilan Pancasila, dan KUHP Nasional.

Actions (login required)

View Item