ATHA, MUHAMMAD IHSAN and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2025) UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN KECIL DI PESISIR JAKARTA UTARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM. _088 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Ihsan Atha_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_ABSTRAK.pdf Download (174kB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text Muhammad Ihsan Atha_DAFPUS.pdf Download (414kB)

Abstract

Penelitian akan membahas upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil di wilayah pesisir Jakarta Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas upaya perlindungan hukum bagi nelayan kecil yang beroperasi di wilayah pesisir Jakarta Utara, dengan menjadikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagai landasan yuridis utama. Permasalahan yang dikaji meliputi implementasi undangundang tersebut serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan non-doktrinal dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait. Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak nelayan kecil untuk memperkuat hasil kajian. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji hubungan antara teori, regulasi, serta praktik pemberdayaan yang berlangsung di lapangan.
Hasil penelitian didapati bahwa implementasi UU No. 7 Tahun 2016 belum optimal karena kurangnya sosialisasi, keterbatasan sarana, serta minimnya akses modal dan asuransi bagi nelayan kecil, serta adanya tekanan lingkungan seperti pencemaran dan penyempitan ruang tangkap akibat proyek pembangunan pesisir. Meskipun implementasi program perlindungan sarana masih terbatas, penelitian ini mencatat adanya temuan positif berupa peningkatan kesadaran hukum di kalangan nelayan untuk menuntut hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Secara yuridis, undang-undang ini telah memberikan landasan hukum yang komprehensif untuk perlindungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, di tingkat operasional, perlindungan yang dijanjikan belum sepenuhnya dirasakan karena berbagai hambatan struktural dan kelembagaan. Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menjalankan program-program teknis seperti bantuan kapal kecil, coolbox, dan pelatihan, program-program ini cenderung
menjadi solusi jangka pendek yang belum menyentuh akar permasalahan struktural seperti ketergantungan pada tengkulak atau pemulihan lingkungan laut secara komprehensif. Kendati demikian, hasil penelitian mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan nelayan, yang menjadi modal sosial untuk berjuang dan menuntut hak-haknya di masa depan.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, nelayan kecil, pemberdayaan, Jakarta Utara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Actions (login required)

View Item