WIJAYANTI, RISTYAN MOLYA and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2025) ANALISA YURIDIS PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT MULTIMODA ATAS RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG KONSUMEN (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 62/PDT.SUS-BPSK/2023/PN.MKD). _226 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ristyan Molya Wijayanti_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (699kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_ABSTRAK.pdf Download (119kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (227kB)
	Text Ristyan Molya Wijayanti_DAFPUS.pdf Download (192kB)

Abstract

Pengangkutan dalam kegiatan perdagangan ada kalanya harus menggunakan lebih dari satu moda transportasi atau yang bisa disebut sebagai angkutan multimoda. Seiring berjalannya waktu, penyelenggaraan pengangkutan multimoda ini tidak terlepas dari permasalahan yang sering berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan, keterlambatan, musnahnya barang dan sebagainya. Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui pola pengalihan tanggung jawab pengangkut multimoda atas rusak atau hilangnya barang konsumen beserta bentuk perlindungan konsumen yang bisa diterima oleh para konsumen pengangkutan barang multimoda dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Mkd.
Peneliti menggunakan metode pendekatan secara normatif dan kepustakaan secara deskriptif guna menjelaskan data yang diteliti bersumber dari peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam analisisnya, disorot bagaimana pengangkut multimoda menggunakan klausula baku untuk mengalihkan beban kerugian yang tidak tercakup oleh klausula tersebut kepada konsumen. Meskipun KUHPerdata dan UUPK telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, namun implementasinya belum sepenuhnya melindungi kepentingan konsumen. Asas kebebasan berkontrak pun kerap disalahgunakan oleh pelaku usaha melalui klausula baku yang merugikan konsumen. Penolakan formil oleh majelis hakim terhadap permohonan keberatan karena didasarkan pada putusan mediasi BPSK pun mencerminkan pendekatan formil yang mengabaikan substansi kerugian konsumen, menegaskan perlunya perbaikan putusan hakim yang lebih berpihak kepada konsumen.
Kata Kunci: Pengangkutan Multimoda, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item