Ghiffary, Muhammad Ilhan and Astuti, A.M. Endah Sri and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2025) PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA DALAM KUHP NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN (SEBUAH STUDI KOMPARATIF). _043 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text Muhammad Ilhan Ghiffary_DAFPUS.pdf Download (117kB)

Abstract

Overcrowding lembaga pemasyarakatan masih menjadi permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya akibat dominannya penggunaan pidana penjara jangka pendek bagi tindak pidana ringan. Oleh karena itu, pidana kerja sosial hadir sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek akibat tindak pidana ringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai alternatif pidana penjara serta mengkaji efektivitasnya melalui perbandingan dengan penerapannya di Inggris dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional merefleksikan pergeseran paradigma pemidanaan menuju model yang lebih humanis, rehabilitatif, dan restoratif serta berpotensi signifikan dalam mengurangi overcrowding. Pembelajaran dari Inggris dan Belanda memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan pidana kerja sosial sangat bergantung pada kejelasan pedoman pelaksanaan dan dukungan kelembagaan.
Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, KUHP Nasional, Pidana Alternatif, Overcrowding, Rehabilitasi

Actions (login required)

View Item