Fakhrullah, Farica Arief and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2025) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PERAMPASAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. _091 Aacara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Farica Arief Fakhrullah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (530kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_ABSTRAK.pdf Download (211kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (846kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)
	Text Farica Arief Fakhrullah_DAFPUS.pdf Download (225kB)

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (follow up crime) yang keberadaannya bergantung dengan adanya tindak pidana asal (predicate crime), salah satunya tindak pidana korupsi. Pencucian uang (money laundering) berperan sebagai sarana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, perampasan aset dipandang sebagai instrumen penting dalam memutus mata rantai hasil tindak pidana.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim pada putusan perampasan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97 PK/Pid.Sus/2021.
Metode penelitian yang digunakan ialah dengan pendekatan studi kasus (case study approach) yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkaji suatu permasalahan hukum yang diperoleh melalui data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan sidang pada putusan perampasan aset dalam perkara tindak pidana pencucian uang dilandaskan pada perpaduan antara ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya perpaduan tersebut menciptakan suatu konstruksi hukum yang meningkatkan efektivitas dari upaya perampasan aset hasil tindak pidana. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terbukti memengaruhi secara langsung hasil akhir pada putusan perampasan aset, khususnya mengenai penentuan aset yang diperoleh sebelum maupun sesudah tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, konsistensi penalaran hukum hakim untuk menafsirkan kedudukan dari
tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (follow up crime) merupakan aspek penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan perampasan aset yang mengandung kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi para pihak.
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Perampasan Aset, Tindak Pidana Pencucian Uang

Actions (login required)

View Item