ASTUTI, FITRI and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2022) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19 ATAS NAMA TERDAKWA JULIARI PETER BATUBARA (Studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). _016 Pidana 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 016 Fitri Astuti - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text 016 Fitri Astuti - abstrak.pdf Download (54kB)
	Text 016 Fitri Astuti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB)
	Text 016 Fitri Astuti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)
	Text 016 Fitri Astuti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text 016 Fitri Astuti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text 016 Fitri Astuti - dapus.pdf Download (132kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi seakan tidak asing dan lumrah terjadi bahkan bisa dikatakan telah menjadi budaya. Hakikatnya, korupsi dapat merusak struktur pemerintahan dan menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan. Dalam memberantas korupsi di Indonesia, pemerintah mengandalkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) dan beberapa ketentuan terkait. Sejak pandemi Covid-19 memasuki Indonesia, tidak dapat dipungkiri telah hampir melumpuhkan perekonomian masyarakat dan menimbulkan masalah sosial. Adapun salah satu upaya pemerintah dalam rangka
mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut adalah menyalurkan bantuan sosial. Namun dana bantuan sosial dalam penganggaran, pengelolaan maupun pencairan banyak dijumpai penyelewengan.
Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua substansi permasalahan, yaitu kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam UU TPK dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 atas nama terdakwa Juliari Peter Batubara (Studi Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst). Kedua pokok permasalahan ini pada intinya ditujukan untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam UU TPK serta untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum
Dari hasil penelitian di dapat bahwa kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam UU TPK dibedakan dalam dua jenis, yaitu "tindak pidana korupsi" diatur dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, dan 13 serta "tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi" diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, namun tidak secara jelas merumuskan rumus matematis dalam penjatuhan
pidana penjara maupun denda. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst oleh terdakwa Juliari Peter Batubara dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan vonis hakim sudah tepat namun belum maksimal, untuk alasan meringankan yang menyatakan cacian masyarakat
sebagai alasan meringankan kurang tepat dan sudah menyimpang dari hakekat memidana maupun meringankan pidana.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Bansos Covid-19

Actions (login required)

View Item