PRAKOSO, ALBERT YORDAN SANDJAYA and Prananingtyas, Paramita and Rahmanda, Bagus (2021) ANALISIS YURIDIS PERDAGANGAN KARBON (LIMBAH KARBON) BERDASARKAN PARIS CONVENTION. _112 Dagang 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-abstrak.pdf Download (30kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (188kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (109kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB)
	Text 112 Albert Yordan Sandjaya Prakoso-dapus.pdf Download (114kB)

Abstract

Pemanasan global merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh perkembangan kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca. Peningkatan pemanasan global yang signifikan memunculkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang dihasilkan berdasarkan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change adalah dilakukannya perdagangan karbon. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan proses dan pengaturan perdagangan limbah karbon berdasarkan
hukum internasional dan hukum Indonesia serta dampak perdagangan karbon bagi perekonomian dalam perlindungan lingkungan di Indonesia. Penulisan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dalam penelitian yang menggunakan ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa terdapat progresifitas yang dinamis terhadap lingkungan yang menjadi kekhawatiran global yang dibuktikan dengan konvensi yang terus menerus dilaksanakan dan dibentuknya Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Dalam hal menjalankan kebijakan terkait lingkungan, pemerintah Indonesia dapat dinyatakan inkonsisten karena terdapat tindakan yang berlawanan arah, yakni tetap aktif dalam meratifikasi Perjanjian Paris dan membentuk Skema Karbon Nusantara, namun masih terdapat kebijakan yang menyimpang terhadap regulasi tersebut.
Kata kunci: Perdagangan Karbon, Perjanjian Paris, UNCCC, Pemanasan Global

Actions (login required)

View Item