WILARDI, EDGAR and Njatrijani, Rinitami and Suradi, Suradi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP KARYA CIPTA LAGU DITINJAU DARI PP 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK. _118 Dagang 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text 118 EDGAR WILARDI-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-abstrak.pdf Download (44kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (47kB)
	Text 118 EDGAR WILARDI-dapus.pdf Download (118kB)

Abstract

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang pencipta untuk melindungi karya cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta meliputi Hak Ekonomi dan Hak Moral yang melekat kepada Pencipta. Akibat semakin berkembangnya teknologi masa kini, pelanggaran berkenaan dengan hak cipta semakin beragam. Pelanggaran tersebut dapat kita lihat dari mekanisme pemungutan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif yang belum baik serta kurangnya perlindungan hukum terhadap pencipta lagu untuk kepentingan komersial. Kedua hal tersebut diatas berkenaan dengan semakin maraknya pelanggaran atas hak cipta terkhususnya pada lagu/musik, pemerintah mengeluarkan solusi dengan menerbitkan pembaharuan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik.
Hasil penelitian ini mengkaji mengenai pembaharuan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, sebagai bentuk penertiban kembali atas perlindungan hak ekonomi yang melekat pada hak cipta lagu/musik terkhususnya dalam bentuk pengelolaan royalti yang selama ini menjadi implementasi dari adanya hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, selain memperinci kembali mengenai bentuk tindakan apa saja yang patut dikenai kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan suatu lagu/musik, pemerintah juga perlu
melakukan penertiban dalam pemungutan serta pendistribusiannya melalui LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk melakukannya.
Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu/Musik, LMKN, Royalti, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item