Wahyuni, Eri Dwi (2018) Geliat Politik di Daerah: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah Dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF Eri Dwi Wahyuni.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (796kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “GELIAT POLITIK DI DAERAH: Perjuangan Masyarakat Kepulauan Bangka dan Belitung Untuk Membentuk Provinsi Terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1956-2002” berisi kajian tentang rangkaian
perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menjadi provinsi sendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada skripsi ini terdapat dua permasalahan yaitu hubungan antara dinamika politik otonomi daerah dan proses pembentukan Provinsi Bangka Belitung serta hubungan antara kondisi sosial-budaya masyarakat Bangka-Belitung dan perjuangannya untuk menjadikan wilayahnya sebagai provinsi tersendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengkaji permasalahan tersebut. Terdapat empat tahapan dalam metode sejarah, yakni heuristik, yaitu pengumpulan sumber, kritik sumber yaitu mengkritisi sumber yang telah
dikumpulkan untuk mengetahui otentisitas dan kredibilitas sumber, interpretasi yaitu mengaitkan antara fakta satu dengan yang lainnya, dan historiografi adalah penulisan peristiwa sejarah. Adapun pendekatan digunakan adalah pendekatan sejarah politik dan ekonomi. Perjuangan masyarakat Bangka Belitung untuk menuntut menjadi provinsi tersendiri sudah berlangsung sejak tahun 1956. Keinginan untuk terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh adanya ikatan historis dan kultural yang menjadi faktor utama. Secara kultural masyarakat Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah merasa menjadi bagian dari masyarakat Sumatera Selatan “daratan”. Mereka memiliki nilai dan tradisinya sendiri, yang berakar dari bangsa Melayu. Perjuangannya hampir berhasil pada masa Orde Baru, tetapi gagal karena tidak disetujui oleh Pemerintah Pusat. Perjuangan untuk memisahkan diri dari
Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan momen yang tepat pada masa reformasi, dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau disebut juga dengan UU otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item