Search for collections on Undip Repository

Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya Terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999

Laksono, Firman Adi (2017) Peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya Terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional 1996-1999. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Firman Adi Laksono.pdf] PDF
Firman Adi Laksono.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (1MB)

Abstract

Melalui metode sejarah, skripsi ini mengkaji mengenai peristiwa 27 Juli 1996 dan Pengaruhnya terhadap Posisi Megawati Soekarnoputri dalam Panggung Politik Nasional, dari tahun 1996-1999. Beberapa permasalahan yang dikaji yaitu: Pertama, mengapa dan bagaimana peristiwa 27 Juli 1996 terjadi. Kedua, bagaimana pengaruh peristiwa 27 Juli 1996 terhadap munculnya Megawati dalam panggung politik nasional. Untuk mengkaji permasalahan tersebut digunakan
metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: a) Heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder. b) Kritik Sumber, proses yang dilakukan untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. c) Interpretasi menafsirkan dan menyusun antara fakta
satu dengan lainnya. d) Historiografi, proses penulisan kembali peristiwa sejarah. Adapun pendekeatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan melalui konsep politik, gerakan sosial, dan relative deprivetion untuk membedah latar belakang peristiwa 27 Juli, serta motif-motif yang melatarbelakangi dukungan rakyat terhadap Megawati Soekarnoputri. Peristiwa 27 Juli ini dilatarbelakangi oleh berbagai rentetan konflik dalam
tubuh PDI, yang ditandai dengan munculnya nama Megawati Soekarnoputri untuk dicalonkan menjadi ketua umum pada KLB Surabaya tahun 1993. Kemunculan Megawati ternyata di luar skenario Pemerintah Soeharto dan dianggap sebagai
ancaman serius bagi eksistensi kekuasaan Orba, karena pada saat yang bersamaan Pemerintah Orba sedang mengorbitkan Siti Hardiyanti Rukmana melalui jalur
Golkar, sehingga muncul istilah tidak boleh ada dua “Srikandi Kembar”. Berbagai upaya dari yang ringan hingga yang berat dilakukan pemerintah Orba untuk “mengkudeta” Megawati dari jabatannya. Pertama, tidak diakuinya hasil KLB Surabaya 1993, karena hasil KLB Surabaya telah menentukan bahwa Megawati adalah ketua umum PDI periode 1993-1998. Namun pemerintah menolak hasil kongres tersebut dan menganggap kongres tidak berhasil menetapkan ketua umum. Kedua, menciptakan dualisme kepengurusan PDI, dengan memunculkan kembali nama Seorjadi sebagai ketua umum PDI versi pemerintah. Ketiga, mengadakan kongres rekayasa Medan tahun 1996, dengan tujuan untuk mengesahkan kembali Soerjadi sebagai ketua umum PDI. Keempat, aktivitas yang dilakukan oleh para pendukung Megawati di kantor DPP PDI, kemudian dinamakan sebagai Mimbar Bebas. Aksi ini, membuat mereka yang terkena
sasaran kritik merasa gerah. Untuk itu, pemerintah menginstruksikan agar kegiatan Mimbar Bebas segera dihentikan. Kelima, pengambilalihan kantor DPP PDI secara paksa oleh kubu Soerjadi dan pemerintah pada 27 Juli 1996, yang mengakibatkan kerusuhan massa di Jakarta.
Pasca peristiwa tersebut banyak korban luka maupun meninggal akibat bentrokan antara massa pendukung Megawati dengan aparat kemanan. Menurut angka resmi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM pada tanggal 12 Oktober 1996,
penyerbuan kantor DPP PDI tersebut menyebabkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, 23 orang hilang dan 136 orang ditahan. Dalam laporan Komnas HAM tersebut mengenai jumlah korban meninggal, tidak menutup kemungkinan angka jumlah korban yang meninggal terkait peristiwa 27 Juli tersebut akan bertambah. Ternyata berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk “mengkudeta” Megawati dari jabatannya, yang mencapai puncaknya pada peristiwa 27 Juli membawa dampak positif bagi karier berpolitiknya. Megawati sebagai tokoh
politik yang lahir dari kekerasan politik pemerintah Orba, mendapat dukungan penuh dari rakyat. Setiap kehadirannya selalu disambut hangat oleh rakyat.
Banyak yang meyakini bahwa Megawati dianggap sebagai lambang perlawanan rakyat, simbol pemersatu rakyat, untuk melawan pemerintah Orba yang otoriter. Hingga puncaknya, Megawati dicalonkan menjadi Presiden pada pemilu tahun
1999, yang diusung oleh PDI Perjuangan.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Megawati Soekarnoputri; KLB Surabaya; PDI
Subjects: Undip Formal Documents
Divisions: Faculty of Humanities > Department of History
Depositing User: Lindra Astupi Sejarah
Date Deposited: 16 Feb 2021 02:24
Last Modified: 16 Feb 2021 02:24
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/4060

Actions (login required)

View Item View Item