Puspaningrum, Wulandari (2018) Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya Dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang (1971-2013). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

PDF (Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya Dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang (1971-2013)) Wulandari Puspaningrum (Pendahuluan-Bab 1).pdf - Other Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial. Download (900kB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Persatuan Pedalangan Indonesia dan Peranannya dalam Penguatan Eksistensi Profesi Dalang 1971-2013” membahas tentang perkembangan PEPADI dan peranannya dalam penguatan eksistensi profesi dalang 1971-2013. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan secara berurutan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan konsep tentang organisasi dan peranan. Adapun ruang lingkup keilmuannya adalah sejarah sosial budaya.
Pada masa awal kemerdekaan, perkembangan seni pedalangan mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat dengan pendirian sekolah formal pedalangan dan kursus pedalangan. Perkembangan seni pedalangan juga dipengaruhi oleh partai politik pada masa rezim Orde Lama khususnya PKI yang mendirikian LEKRA. Para dalang saat itu tertarik bergabung dan menyuarakan dukungannya kepada pemerintah melalui pertunjukan wayang. Tragedi September 1965 memberikan kekecewaan bagi para dalang yang menjadi korban dari akhir pergerakan di masa Orde Lama menuju Orde Baru. Rezim Orde Baru memahami akan pengaruh dalang di tengah masyarakat sehingga pada 1969 dibentuk sebuah organisasi pedalangan bernama GANASIDI. Organisasi ini merupakan rencana pemerintah untuk mewujudkan program pembangunan dan melindungi para dalang dari pengaruh beberapa partai politik pada masa Orde Lama. Rencana pembentukan organisasi yang bersifat nasional menjadi bagian dari keputusan Musyawarah Nasional yang diselenggarakan oleh GANASIDI yang menghasilkan keputusan rencana pembentukan organisasi dalang yang bersifat nasional bernama PEPADI. Perkembangan PEPADI telah berlangsung sejak Orde Baru sampai masa reformasi. Selama Orde Baru dalang dijadikan sebagai sarana menyampaikan program pemerintah khususnya Golkar. Reformasi membuka kebijakan politik menjadi lebih demokratis dan membuka peluang para dalang untuk bergerak bebas dalam menyatakan dukungan terhadap partai lainnya. Hal itu dijadikan dalang sebagai sebuah peluang kerja. PEPADI berupaya melestarikan dan mengembangkan seni pedalangan. PEPADI mempunyai tingkatan wilayah kerja yaitu tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. PEPADI selama periode 1975-2013 telah dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Sampurno, Solichin, dan Eko Tjipto. PEPADI mendapatkan pendanaan untuk melaksanakan kegiatannya dengan bantuan yang diberikan Presiden, donatur serta menjalin kerja sama program dengan pihak pemerintah maupun swasta. Kegiatan PEPADI meliputi peningkatan kompetensi dalang melalui sarasehan, lomba pedalangan dan konsolidasi sanggar pedalangan; serta penguatan eksistensi dalang melalui pergelaran, festival, pemberian penghargaan, pelibatan dalam misi kesenian serta penerbitan media informasi pewayangan.

Actions (login required)

View Item