SYAHARA, SHINTA TRIYA and Susanto, Sri Nur Hari and Juliani, Henny (2025) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT (STUDI KASUS KERUSAKAN PADANG LAMUN DI PULAU PARI). _074 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_ABSTRAK.pdf Download (225kB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (759kB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (825kB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text SHINTA TRIYA SYAHARA_DAFPUS.pdf Download (738kB)

Abstract

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut, khususnya padang lamun, memiliki urgensi yang tinggi dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Padang lamun berperan penting sebagai habitat bagi berbagai spesies laut, penstabil sedimen, serta penyerap karbon yang mendukung mitigasi perubahan iklim. Kerusakan padang lamun di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, akibat aktivitas reklamasi dan pembangunan ilegal telah mengancam keseimbangan ekosistem ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dari dampak kerusakan padang lamun serta mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemulihan lingkungan padang lamun.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan terkait isu yang diteliti. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks yang relevan, dengan memfokuskan pada sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa urgensi perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut dari kerusakan padang lamun sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung kehidupan masyarakat pesisir. Kerusakan padang lamun dapat mengancam ekosistem laut, keanekaragaman hayati, sektor perikanan, dan pariwisata yang menjadi mata pencaharian masyarakat pesisir. Di sisi lain, Pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam pemulihan lingkungan padang lamun, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan padang lamun, dengan melibatkan masyarakat pesisir dan sektor swasta dalam program rehabilitasi dan konservasi berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan perlindungan sumber daya alam laut yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Kata Kunci: Perlindungan sumber daya laut, padang lamun, kerusakan ekosistem, pemerintah daerah, konservasi berbasis masyarakat.

Actions (login required)

View Item