PARDEDE, ODILIA SOPHIA and Saraswati, Retno and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF DEMOCRACY DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILU PERIODE 2019–2024. _085 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB)
	Text ODILIA SOPHIA PARDEDE_DAFPUS.pdf Download (150kB)

Abstract

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat memerlukan lembaga pengawal yang mampu menjamin berjalannya proses demokratis secara adil dan konstitusional. Mahkamah Konstitusi di Indonesia hadir sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demokrasi, khususnya melalui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Penelitian ini mengkaji PHPU Presiden Periode 2019–2024 untuk mengidentifikasi implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of democracy serta implikasi terhadap konsolidasi demokrasi dalam putusannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif normatif. Fokus kajian terletak pada putusan PHPU Presiden periode 2019–2024, khususnya terkait implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan implikasi terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia dalam putusannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya dengan baik sebagai guardian of democracy dalam menyelesaikan PHPU Presiden periode 2019–2024. Putusan yang diberikan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjaga keabsahan dan legitimasi hasil pemilihan presiden, tetapi juga memberikan implikasi positif terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dengan menegakkan prinsip keadilan, transparansi, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, The Guardian of Democracy, PHPU Presiden,Konsolidasi Demokrasi, Supremasi Hukum.

Actions (login required)

View Item