Ramadhan, Aditya Rifqi and Alfirdaus, Laila Kholid (2021) Implementasi Perlindungan dan Upah Minimal Terhadap Tenaga Kerja Paruh Waktu Studi Pada Industri Makanan Cepat Saji Di Kota Semarang. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text Bab I.pdf - Submitted Version Download (182kB)
	Text Bab II.pdf - Submitted Version Download (320kB)
	Text Bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Bab IV.pdf - Submitted Version Download (52kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (82kB)
	Text lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (837kB)

Abstract

Pada pasar tenaga kerja terdapat dilema dalam kebijakan yang berkaitan
dengan fleksibilitas. Kemudian tingkat upah yang rendah dan aturan perlindungan
kerja yang minimal mengancam kelayakan hidup para pekerja fleksibel.
Sedangkan pada pasar tenaga kerja uang kaku dengan berbagai macam regulasi
pemerintah relatif menjamin kepentingan pekerja. Segala rekrutmen, upah
minimum, PHK, dan perlindungan kerja telah diatur oleh pemerintah. Akan tetapi
hal demikian dinilai memberatkan pengusaha sehingga menggunakan tenaga kerja
paruh waktu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana
kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap tenaga kerja paruh waktu berjalan sesuai
atau tidak khususnya di Kota Semarang dimana banyak pelajar yang belajar
sambil bekerja.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk
penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan
narasumber dan informan. Analisis data dilakukan dengan interactive model
analysis.
Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan persepsi dalam hal pengawasan
yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang untuk memberikan
pendampingan, pengawasan dan pembinaan bagi pelaku usaha maupun untuk
tenaga kerja paruh waktu ternyata tidak cukup merata karena dari gerai makanan
cepat saji belum merasakan mendapatkan pendampingan, pengawasan dan
pembinaan. Hambatan dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah terhadap
tenaga kerja paruh waktu di Kota Semarang adalah perlindungan hukum terhadap
tenaga kerja paruh waktu dalam UUTK tidak mengaturnya secara jelas,
mengingat UUTK sendiri tidak membedakan pekerja penuh maupun pekerja
waktu, hambatan lain adalah jika terlalu banyak tenaga kerja paruh waktu dalam
satu gerai maka pengaturan jadwal akan semakin sulit sehingga tenaga kerja paruh
waktu hanya mendapatkan jadwal masuk kerja per minggu yang semakin sedikit
yang akhirnya mengurangi upah yang diterimanya.
Kata kunci : tenaga kerja paruh waktu, perlindungan.
21 pem 2021

Actions (login required)

View Item