SALSABILLA, MAHARANI WAHYU NUR and Astuti, A.M. Endah Sri and Effendy, Feri Satria Wicaksana (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KEPADA ANAK KANDUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 192/PID.SUS/2022/PN MKD). _042 Pidana 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_ABSTRAK.pdf Download (228kB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (603kB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text MAHARANI WAHYU NUR SALSABILLA_DAFPUS.pdf Download (220kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya inses oleh ayah kandung yang berdampak serius secara psikologis dan sosial. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mkd, di mana terdakwa dijatuhi pidana karena memaksa anak kandung bersetubuh. Permasalahan penelitian mencakup pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak, implementasi kebijakan pemidanaan pelaku inses, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melindungi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan simpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam
KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU TPKS. Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp150.000.000,00 kepada terdakwa sesuai ketentuan hukum. Namun, pertimbangan hakim masih terbatas pada aspek yuridis, belum menyentuh sisi filosofis dan sosiologis untuk memastikan perlindungan korban secara komprehensif. Simpulan penelitian ini, implementasi pemidanaan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan represif dari aparat penegak hukum maupun masyarakat agar tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.
Kata kunci: pemidanaan, kekerasan seksual, anak, inses, perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item