Handayani, Fitria and Astuti, Puji (2021) PENGAWASAN POLITIK DPRD TERHADAP KINERJA BUPATI WONOGIRI (STUDI KASUS PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEMBEBASAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BAGI PENDUDUK KABUPATEN WONOGIRI YANG TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN). Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (260kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (916kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Download (263kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (274kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (880kB)

Abstract

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2021, isu
strategis yang berkaitan dengan kesehatan meliputi adanya keterbatasan
sumberdaya kesehatan, belum optimalnya pelayanan kesehatan, dan masih
terdapat ancaman penyakit menular. Berdasarakan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Wonogiri
memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap
peraturan kepala daerah Kabupaten Wonogiri Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui tata cara pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan
kepala daerah oleh DPRD Kabupaten Wonogiri serta kendala dalam
pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan kepala daerah oleh DPRD
Kabupaten Wonogiri. .
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,
dengan pendekatan studi kasus deskriptif, dan mengambil kasus tunggal.
Metode kualitatif digunakan, karena bertujuan dan berusaha untuk mengetahui
fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 49
Tahun 2018 di Kabupaten Wonogiri dan kendala yang dihadapi.
Hasil penelitian menemukan bahwa fungsi pengawasan di DPRD
Kabupaten Wonogiri saling berkaitan dengan fungsi lainnya. Kaitannya fungsi
pengawasan dengan fungsi legislasi adalah pada dasarnya objek dari
pengawasan yang dilakukan DPRD adalah pelaksanaan dari perda itu sendiri
dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam peraturan daerah.
Dalam membuat kebijakannya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dan
DPRD Kabupaten Wonogiri banyak melibatkan stakeholder lainnya seperti
PKFI dan pihak ketiga lainnya. Dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten
Wonogiri terdapat beberapa keluhan terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di beberapa wilayah di Kabupaten Wonogiri.
Maka dari itu peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten harus terus
dilakukan mengingat pembangunan kesehatan merupakan hal yang penting
karena melalui pembangunan kesehatan diharapkan daerah akan mempunyai
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sehingga pembangunan daerah
dapat berjalan dengan maksimal.
Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD Wonogiri, Kebijakan Kesehatan
18 pem 2021

Actions (login required)

View Item