ANDANA, YUSUF and Wisnaeni, Fifiana and Herawati, Ratna (2025) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA SEMARANG PERIODE 2019-2024. _086 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YUSUF ANDANA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB)
	Text YUSUF ANDANA_ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text YUSUF ANDANA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text YUSUF ANDANA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB)
	Text YUSUF ANDANA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB)
	Text YUSUF ANDANA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text YUSUF ANDANA_DAFPUS.pdf Download (348kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai suku, ras dan budaya yang berbeda di setiap wilayahnya dan memiliki wilayah yang sangat luas sehingga hal ini menjadi dasar dari adanya otonomi daerah. Otonomi daerah menjadi prinsip bagi unsur pemerintah daerah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, salah satu fungsinya adalah fungsi legislasi dengan membentuk peraturan daerah dalam hal ini di Kota Semarang. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Semarang periode 2019-2024.
Metode penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang melakukan penelitian dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan metode dalam pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Terdapat wawancara dalam metode pengumpulan data sebagai data pendukung dalam penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan penelitian berisikan kata-kata dalam bentuk data.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPRD Kota Semarang memiliki kualitas yang cukup baik namun masih belum konsisten dalam melaksanakan fungsi legislasi di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat pada masa jabatan periode 2019-2024, terdapat total 13 (tiga belas) Perda yang berhasil diundangkan berdasarkan inisiatif DPRD. Pada pelaksanaan fungsi legislasi, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan yaitu masih adanya kelalaian anggota DPRD dalam menjalankan suatu kegiatan khususnya pada program pembentukan peraturan daerah, adanya perbandingan Raperda yang terlalu banyak pada saat proses pembahasan sehingga dapat memakan waktu lama, adanya substansi dari usulan Raperda yang tidak sesuai dengan syarat pada saat Badan Pembentukan Peraturan Daerah melakukan harmonisasi, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari Raperda sehingga Raperda dapat dianggap tidak sesuai secara keseluruhan.
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah, Kota Semarang

Actions (login required)

View Item