HAKIM, WILDAN ANWAR and Wisnaeni, Fifiana and Soemarmi, Amiek (2025) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024-2025 DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK. _087 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WILDAN ANWAR HAKIM_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (852kB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
	Text WILDAN ANWAR HAKIM_DAFPUS.pdf Download (148kB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki legitimasi yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan anggaran, tetapi juga fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Magelang terhadap kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2024–2025 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti artikel, kamus hukum, dan media massa. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah asas hukum, teori hukum, dan norma hukum yang berlaku.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Magelang dalam melaksanakan fungsi pengawasannya telah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan APBD, efektivitas dalam pelaksanaan program kerja, responsivitas terhadap aspirasi masyarakat, serta orientasi konsensus dalam perumusan kebijakan daerah. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya literasi kebijakan publik di masyarakat, terbatasnya akses informasi, serta kurang optimalnya partisipasi warga. Menilik sisi internal, keterbatasan kapasitas anggota DPRD juga menjadi hambatan. Upaya mengatasi hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas internal DPRD, optimalisasi kanal partisipasi publik berbasis teknologi, serta peningkatan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kata Kunci: DPRD Kota Magelang; Fungsi Pengawasan; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Actions (login required)

View Item