SAHMA, PARANTA and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2025) WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DALAM PENGELOLAAN HUTAN DI DAERAH. _075 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text PARANTA SAHMA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text PARANTA SAHMA_ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text PARANTA SAHMA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (243kB)
	Text PARANTA SAHMA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text PARANTA SAHMA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text PARANTA SAHMA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text PARANTA SAHMA_DAFPUS.pdf Download (106kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan hutan sebagai sumber daya alam strategis yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dikelola secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat melalui peran negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengidentifikasi aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan di tingkat daerah. Rumusan masalah penelitiannya adalah bagaimana kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam upaya pengelolaan kawasan hutan dan bagaimana aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.
Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta metode yang digunakan adalah studi kepustakaan.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa pertama, kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang dalam pengelolaan hutan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah daerah memiliki wewenang terbatas dalam pengelolaan taman hutan raya dan tugas administratif. Kedua, aspek perlindungan hukum dalam pengelolaan Kawasan hutan dilihat dari tiga aspek yaitu preventif dan represif.
Kata Kunci: Wewenang; Pemerintah Daerah; Pengelolaan Hutan

Actions (login required)

View Item