Radhityawan, Mahesa Fathullah and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2025) MODEL PENGEMBALIAN ASET SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. _089 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (752kB) |
|
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_ABSTRAK.pdf Download (117kB) |
|
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (376kB) |
|
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (371kB) |
|
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB) |
|
|
Text
Mahesa Fathullah Radhityawan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB) |
|
|
Text
Kyla Lintang Ruchita_DAFPUS.pdf Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini membahas model pengembalian aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya mengembalikan aset negara yang dicuri dalam kasus korupsi, yang seringkali terabaikan dalam proses penegakan hukum.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis model pengembalian aset yang ada, serta merumuskan model ideal yang dapat diimplementasikan untuk memulihkan kerugian negara.
Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta studi kasus terkait praktik pengembalian aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia sudah memiliki mekanisme pengembalian aset melalui jalur pidana dan perdata, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan, seperti kesulitan dalam pembuktian asal-usul aset dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kesimpulannya, model pengembalian aset yang ideal adalah yang mengintegrasikan mekanisme hukum pidana dan perdata, serta menerapkan pendekatan restoratif dengan fokus pada pemulihan kerugian negara. Selain itu, diperlukan penguatan regulasi dan penerapan konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) untuk mempermudah proses pemulihan aset. Diharapkan model ini dapat meningkatkan efektivitas pemulihan aset negara dan memperkuat sistem hukum Indonesia dalam pemberantasan korupsi.
Kata Kunci: Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengembalian Aset, Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana. |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
| Date Deposited: | 09 Oct 2025 02:54 |
| Last Modified: | 09 Oct 2025 02:54 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/39663 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
