SAPUTRI, VICKY APRILIA DWI and Herawati, Nunik Retno (2021) ANALISIS IMPLEMENTASI PROGAM INOVASI DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2019. Undergraduate thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text Cover (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB I (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB II (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB III (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Daftar Pustaka (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text Lampiran (Vicky Aprilia Dwi Saputri 14010117120011).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Progam inovasi desa dilaksanakan di kabupaten kudus mulai tahun 2018 dan
berakhir di tahun 2019. Progam ini merupakan integrasi antara pemerintah pusat
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kabupaten/ kota di
Indonesia. Tujuan dilaksanakan progam inovasi desa di kabupaten kudus adalah
untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta meningkat
efektivitas penggunaan dana desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori implementas kebijakan publik dari Van Meter Horn, dimana terdapat enam
dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu (1) standart
dan sasaran/ ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya,(3) karakteristik
organisasi pelaksana, (4) sikap para pelaksana,(5) komunikasi antar organisasi terkait
dan kegiatan –kegiatan pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam
penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus,
TPID, PD, PLD, Pemerintah desa dan Masyarakat.
Hasil penelitian implementasi progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tahun
2018-2019 belum dilaksanakan secara maksimal dimana hanya terdapat 10 desa dari
123 desa di Kabupaten Kudus yang menganggarkan PID di APBDes yang mana hal
xiii
tersebut adalah sebagai tolok ukur keberhasilan progam inovasi desa, sasaran dari
implementasi PID di Kabupaten Kudus seluruh masyarakat dan pemerintah desa
kabupaten kudus, selain itu sumber daya waktu dalam pelaksaan PID tahun 2018-
2019 di Kabupaten Kudus masih belum cukup, petunjuk pelaksanaan progam inovasi
desa di Kabupaten Kudus tahun 2018-2019 adalah Kepmen PDTT No.48 tahun 2018
dan Kepmen PDTT No. 4 tahun 2019 serta SK Bupati Nomor 412.2/156/2018 dan
SK Bupati Nomor 412.2/77/2019 tentang pembentukan Tim Inovasi Kabupaten.
Dalam pelaksanaan progam inovasi desa di Kabupaten Kudus tidak ada sanksi bagi
desa yang tidak melaksanakan PID tetapi terdapat sanksi bagi desa yang
menyelenggarakan PID tetapi tidak sesuai dengan aturan/ pedoman progam inovasi
desa yaitu pemberhentian bantuan dana dan sanksi hukum. Koordinasi yang
dilakukan antar pelaksana dan fasilitator dalam bentuk rapat maupun pelatihan
terhadap pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Lingkungan sosial masyarakat
kabupaten kudus dalam pelaksanaan progam inovasi desa tahun 2018-2019 di
kabupaten kudus sangat mendukung dan antusias, namun dalam pelaksanaannya
belum maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang kurang diperhatikan dalam
pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus. Selama pelaksanaan PID di Kabupaten Kudus
selama 2 tahun tidak mempengaruuhi ekonomi secara signifikan selain itu lingkungan
politik juga turut mendukung terlaksananya PID di Kabupaten Kudus tahun 2018-
2019.
Untuk itu perbaikan kualitas SDM pelaksana dan fasilitator perlu
diperhatikan, TIK (Tim Inovasi Kabupaten) harus sering melakukan pengawasan dan
evaluasi ditingkat kecamatan maupun desa. TPID (Tim Pelaksana Inovasi Desa) dan
PD (Pendamping Desa) agar lebih memberikan sosialisasi mendalam dan
memberikan pendampingan kepada pemerintah desa mulai dari menggali potensi
inovasi desa, pelaksanaan Bursa Inovasi Desa, hingga realisasi PID di APBDes dan
pelaksanaannya dan Pemerintah desa diharapkan dapat lebih menggali potensi-
xiv
potensi inovasi yang ada didesa. Selain itu Pengadaan evaluasi dan monitoring terkait
implementasi progam inovasi desa di kabupaten kudus harus sering dilakukan agar
kualitas pelaksanaan progam inovasi desa dapat terkontrol dengan baik.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Inovasi Desa, Pemberdayaan Masyarakat
06 pem 2021

Actions (login required)

View Item