SORMIN, REZA FAHLEVI and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Diamantina, Amalia (2025) ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG fiNOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. _084 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text REZA FAHLEVI SORMIN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (441kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_ABSTRAK.pdf Download (151kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (515kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB)
	Text REZA FAHLEVI SORMIN_DAFPUS.pdf Download (290kB)

Abstract

Perubahan masa jabatan kepala desa merupakan isu hukum yang menimbulkan berbagai perdebatan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dengan maksimal dua periode, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang menetapkan 6 (enam) tahun dengan maksimal tiga periode. Perubahan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan dasar hukumnya, tetapi juga terkait dengan dampaknya terhadap sistem pemerintahan desa, stabilitas kepemimpinan, serta dinamika demokrasi di tingkat lokal.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang filosofis, sosiologis, dan yuridis dari kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta menelaah dampaknya terhadap sistem pemerintahan desa.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Desa, dan peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar filosofis dari perpanjangan masa jabatan kepala desa adalah memperkuat otonomi desa dan menjamin stabilitas kepemimpinan, sedangkan dasar sosiologisnya adalah memberikan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan program pembangunan sekaligus meminimalisasi potensi konflik akibat pilkades yang terlalu sering. Dari aspek yuridis, perubahan ini sah karena pengaturan desa sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 18B UUD 1945. Adapun dampak praktis dari perubahan ini antara lain memberikan stabilitas pembangunan desa dan memperkuat kesinambungan kepemimpinan desa. Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi dinamika politik desa dan menghambat regenerasi kepemimpinan. Dengan demikian, penambahan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun
dengan dua periode memiliki dimensi ganda: di satu sisi memberikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan desa, namun di sisi lain menimbulkan tantangan berupa kebutuhan
pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kepala desa.
Kata Kunci: Kepala Desa, Masa Jabatan, Undang-Undang Desa, Otonomi Desa, Pembangunan Desa.

Actions (login required)

View Item