YUWONO, MOCHAMMAD AQSAL and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Diamantina, Amalia (2025) KEDUDUKAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI LEMBAGA PEMERINTAHAN NON-KEMENTERIAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA. _080 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (880kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_ABSTRAK.pdf Download (164kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (588kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (153kB)
	Text MOCHAMMAD AQSAL YUWONO_DAFPUS.pdf Download (205kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian dalam mengawasi keuangan dan pembangunan negara. Pada proses praktik pengawasan keuangan negara menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan fungsi antara BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi menimbulkan dualisme pengawasan. Sementara, kedua lembaga tersebut seharusnya melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsi pengawasan secara selaras sesuai amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan penulisan ini ialah untuk menjelaskan bagaimana kedudukan BPKP sebagai Lembaga Pemerintahan Non-
Kementerian terhadap mengawasi keuangan negara dan hubungan kerja antara BPKP dan BPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang dalam mengawasi keuangan negara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku, jurnal serta penelitian terdahulu.
Hasil penelitian menunjukan bahwa BPKP memiliki kedudukan yang berada langsung dibawah Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023. Fungsi utama BPKP melalui audit, review, evaluasi dan pemantauan serta pemberian konsultasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Perbedaan mendasar antara BPKP dan BPK terletak pada lingkup fungsi, tugas dan kewenangan. BPK menjalankan pengawasan eksternal, sedangkan BPKP berfokus kepada pengawasan internal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara BPK dan BPKP untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kata kunci: BPKP, BPK, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan.

Actions (login required)

View Item