PRABANDANA, WIDYANJANA HARYA and Saraswati, Retno and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) PERKEMBANGAN PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. _081 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (838kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_ABSTRAK.pdf Download (106kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB)
	Text WIDYANJANA HARYA PRABANDANA_DAFPUS.pdf Download (118kB)

Abstract

Terdapat kelebihan dan kekurangan pada kemampuan sistem ambang batas presidensial untuk meningkatkan sistem presidensial Indonesia sebagai hasil modifikasi yang dilakukan pada sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Penerapan Presidential Threshold syarat pencalonan presiden sebesar 20% dianggap sebagai mundurnya kualitas demokrasi terhadap Pemilu. Hal ini dikarenakan membuka kemungkinan munculnya transaksi rahasia yang dilakukan oleh kelompok elit politik tanpa melibatkan masyarakat secara keseluruhan, yang mengurangi kebebasan masyarakat untuk mengambil bagian politik dan mungkin menghalangi kebebasan politik untuk bebas untuk mencalonkan atau memilih calon presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Presidential Threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia serta pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- XXII/2024 tentang Presidential Threshold dalam penjaringan bakal calon presiden dan wakil presiden terhadap partai politik.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang- undangan,seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menjadi dasar penetapan Presidential Threshold dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Ketentuan yang menetapkan ambang batas 3% kursi DPR atau 20% dari seluruh suara sah secara nasional ini pertama kali diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Kriteria pencalonan presiden, yaitu 20% kursi DPR atau 25% dari seluruh suara sah nasional, yang tidak berubah sejak pemilu sebelumnya, ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden, inkonstitusional. Akibatnya, ambang batas pencalonan presiden yang sebelumnya tercantum dalam pasal tersebut tidak lagi relevan. Keputusan ini menghapuskan kriteria ambang batas presidensial sepenuhnya, sehingga memungkinkan partai politik mana pun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa memperhatikan persyaratan ambang batas. Persyaratan ambang batas presidensial tidak berubah, yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Awalnya, 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional diperlukan untuk mencapai ambang batas presidensial. Partai politik, termasuk partai kecil, kini memiliki lebih banyak pilihan untuk memilih calon presiden dan wakil presiden sebagai hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas Presidensial dalam Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh Partai Politik.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Pemilu.

Actions (login required)

View Item