RIWANTO, MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2025) ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DAN PENGARUHNYA TERHADAP HAK PILIH DALAM PEMILU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XXI/2023 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024). _082 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_ABSTRAK.pdf Download (116kB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (597kB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (716kB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text MUHAMMAD ZAKI ZAFRAN SANTOSA RIWANTO_DAFPUS.pdf Download (300kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji problematika konstitusional terkait keberlakuan ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 terhadap hak pilih dalam Pemilu. Dalam kedua Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya dinamika internal hakim konstitusi melalui adanya dissenting opinion yang mana mayoritas hakim menilai ambang batas pencalonan masih sejalan dengan UUD 1945 sedangkan dua hakim menyatakan sebaliknya. Perdebatan ini menimbulkan diskursus mengenai prinsip kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak politik warga negara, serta dominasi partai politik besar dalam menentukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan metode analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan secara terstruktur dan logis, guna menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai isu hukum yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terbuka (open legal policy) dalam pengaturan presidential threshold yang diterapkan sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, yang bertujuan untuk mendorong koalisi partai, membatasi jumlah calon guna mencegah polarisasi, dan memperkuat sistem presidensial. Analisis berpusat pada dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontradiktif. Pertama, Putusan MK No. 4/PUU-XXI/2023 yang dengan pendekatan judicial restraint mempertahankan kebijakan tersebut, namun berimplikasi pada tergerusnya hak konstitusional pemilih akibat terbatasnya pilihan calon alternatif. Kedua, Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 yang justru menghapuskan kebijakan ini, namun berpotensi menimbulkan kerugian pada hak dipilih dan resistensi legislatif. Merekomendasikan sebaiknya DPR dan Presiden perlu merumuskan kembali pengaturan presidential threshold dengan menjadikan Putusan MK Nomor 4/PUU-XXI/2023 sebagai
pertimbangan kritis dan hakim MK diharapkan menerapkan pendekatan judicial activism untuk menjamin perlindungan hak politik warga negara serta mencegah ketidakadilan struktural dalam demokrasi.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Open Legal Policy, Presidential Threshold, dan Hak Pilih

Actions (login required)

View Item