EMILWAN, ANDI MUHAMMAD YUSUF and Pujiyono, Pujiyono and Sutanti, Rahmi Dwi (2025) PELAKSANAAN PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PERJA NOMOR 7 TAHUN 2020. _041 Pidana 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (831kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_ABSTRAK.pdf Download (115kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (374kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (167kB)
	Text ANDI MUHAMMAD YUSUF EMILWAN_DAFPUS.pdf Download (181kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, upaya pemulihan aset menjadi metode penegakan hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian negara. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset yang merupakan aturan internal bagi Kejaksaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan metode wawancara dan data pelaksanaan pada Badan Pemulihan Aset sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perja telah sesuai namun belum berjalan dengan maksimal sebab adanya hambatan-hambatan pada setiap tahapan pemulihan aset yang dilakukan. Akibatnya terdapat ketimpangan pada jumlah aset yang dilakukan penelusuran dan penyelesaian dengan yang berhasil ditangani. Optimalisasi pelaksanaan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kejaksaan adalah adanya penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga yang berhubungan dengan pemulihan aset, peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi, dan perlunya sinkronisasi regulasi terkait pemulihan aset.
Kata Kunci : Pemulihan Aset, Korupsi, Kejaksaan Agung, Perja Nomor 7 Tahun 2020

Actions (login required)

View Item