NUGROHO, FARHAN ADI and Farida, Elfia and Hananto, Pulung Widhi Hari (2025) OPTIMALISASI CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSON WITH DISABILITIES DALAM PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. _055 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FARHAN ADI NUGROHO_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_ABSTRAK.pdf Download (220kB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (538kB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text FARHAN ADI NUGROHO_DAFPUS.pdf Download (312kB)

Abstract

HAM adalah hak dasar bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Indonesia telah terikat pada Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) melalui UU No. 19 Tahun 2011. Ratifikasi CRPD menuntut pemerintah untuk memastikan aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di semua bidang, termasuk dalam berwirausaha di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Partisipasi penyandang disabilitas sebagai pelaku UMKM sangat rendah, hanya 1,07%, dibandingkan dengan partisipasi masyarakat nondisabilitas yang mencapai 3,12%. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan akses dan masalah sistemik yang menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam dunia kewirausahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji dua masalah utama: Pertama, bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap UMKM di Indonesia; dan kedua, upaya apa yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap UMKM agar pelaksanaan CRPD dapat optimal.
Penelitian ini menggunakan analisis deduktif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengkaji kesenjangan antara peraturan dan implementasi.
Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi kebijakan aksesibilitas UMKM bagi penyandang disabilitas masih menemui kendala besar, meski Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, termasuk UU No. 8 Tahun 2016. Tantangan utama meliputi infrastruktur yang tidak aksesibel, regulasi yang belum terharmonisasi, anggaran terbatas, stigma sosial, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan yang belum maksimal. Upaya pemerintah seperti RIPD, pelatihan, dan bantuan modal telah dilakukan, tetapi hasilnya belum optimal. Oleh karena itu, optimalisasi pelaksanaan CRPD memerlukan pendekatan menyeluruh berupa harmonisasi regulasi, alokasi anggaran yang memadai, peningkatan koordinasi, kampanye edukasi, serta adopsi teknologi inklusif.
Kata kunci: CRPD, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas, UMKM.

Actions (login required)

View Item