MAKMUR, ARIO BIMO SEGORO and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) IMPLEMENTASI TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN KUDUS. _079 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (518kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_ABSTRAK.pdf Download (158kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (473kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_DAFPUS.pdf Download (165kB)
	Text ARIO BIMO SEGORO MAKMUR_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika implementasi keterwakilan perempuan dalam badan ad hoc penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Regulasi pemilu melalui Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 telah menegaskan adanya kewajiban keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun, dalam praktiknya, pemenuhan ketentuan tersebut kerap menghadapi kendala partisipasi, sosial, maupun teknis di lapangan.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dan implementasi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus dalam menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPPS pada Pemilu 2024, serta faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doctrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum secara normatif, tetapi juga melihat implementasi aturan tersebut dalam praktik sosial di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan, serta penelitian lapangan berupa wawancara dengan Ketua KPU Kabupaten Kudus, staf Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, serta anggota KPPS laki-laki dan perempuan di berbagai TPS di Kabupaten Kudus. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada hubungan antara ketentuan hukum (das sollen) dan realitas pelaksanaan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam KPPS pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kudus tercapai hingga 50,12%, melebihi ketentuan minimal 30% sebagaimana diatur dalam PKPU. Capaian ini tidak terlepas dari strategi afirmatif yang diterapkan KPU, seperti sosialisasi intensif melalui media formal dan informal, pemanfaatan aplikasi SIAKBA untuk mempermudah pendaftaran, strategi jemput bola ke desa-desa, pelatihan teknis bagi calon anggota KPPS, serta monitoring berjenjang oleh PPS. Faktor pendukung utama adalah adanya komitmen kelembagaan KPU serta dukungan perangkat desa dan masyarakat, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya minat sebagian perempuan terhadap politik praktis, keterbatasan waktu akibat pekerjaan domestik, dan beban kerja KPPS yang cukup berat. Temuan ini menegaskan bahwa strategi afirmatif KPU Kabupaten Kudus dapat menjadi praktik baik dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.
Kata Kunci : Komisi Pemilihan Umum, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Afirmasi Gender, Pemilu 2024

Actions (login required)

View Item