PUTRI, FARAH EDWINA and Prananingtyas, Paramita and Mahmudah, Siti (2025) ANALISIS YURIDIS PERAN AKTIF BPOM DALAM MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIKA YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA YANG DIPASARKAN MELALUI MEDIA SOSIAL. _218 Dagang 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text FARAH EDWINA PUTRI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB)
	Text FARAH EDWINA PUTRI_ABSTRAK.pdf Download (139kB)
	Text FARAH EDWINA PUTRI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text FARAH EDWINA PUTRI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text FARAH EDWINA PUTRI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text FARAH EDWINA PUTRI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text Atanasius Mario Agung Dewanto_DAFPUS.pdf Download (227kB)

Abstract

Seiring berkembangnya teknologi digital, praktik jual beli kosmetik ilegal semakin banyak khususnya di platform daring yang memudahkan pelaku usaha menawarkan produk tanpa izin edar dan di luar standar keamanan yang ditetapkan. Permasalahan ini menimbulkan ancaman terhadap keselamatan konsumen karena banyak Kosmetik dengan komponen yang berpotensi berbahaya yang dipasarkan tanpa label yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran proaktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melacak peredaran kosmetik yang diiklankan di media sosial dan mengandung zat yang berpotensi berbahaya.
Penelitian memakai metodologi hukum normatif dan data kualitatif dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder yang relevan.
Hasil memperlihatkan konsumen memerlukan perlindungan hukum yang kuat terhadap penjualan kosmetik ilegal. Tidak ada peraturan khusus mengenai hal ini dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen produk tanpa izin edar. Produk ilegal masih banyak ditemukan di masyarakat meski pelaku usaha dilarang menjual barang di luar standar yang ditetapkan. BPOM berperan penting dalam pengawasan dan edukasi demi menjaga keamanan konsumen.
Kata Kunci: BPOM, Kosmetik Ilegal, Perlindungan Konsumen

Actions (login required)

View Item