HUDAYA, ARDISSA TAZMINE and Sonhaji, Sonhaji and Azhar, Muhamad (2025) URGENSI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN JAWA TENGAH. _073 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (715kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_ABSTRAK.pdf Download (170kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text ARDISSA TAZMINE HUDAYA_DAFPUS.pdf Download (454kB)

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas peningkatan kesejahteraan para pekerja dengan berlakunya kembali Upah Minimum Sektoral ke dalam sistem hukum ketenagakerjaan, untuk dapat mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan dalam peningkatan kesejahteraan pekerja dengan berlakunya kembali Upah Minimum Sektoral melalui Keputusan Gubernur Nomor 561/45 Tahun 2024 Gubernur Jawa Tengah, dan dapat mendeskripsikan strategi yang dalam implementasi Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan buruh.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris melalui studi pustaka. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri dan Keputusan Gubernur, dengan berfokus pada fakta, pengalaman, dan observasi. Analisis peraturan perundang-undangan, serta wawancara untuk menggambarkan kesesuaian antara norma hukum positif dan realitas sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui Upah Minimum Sektoral berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024, serta Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024. Pertimbangan utamanya mencakup kesetaraan dan perlindungan tenaga kerja, penyesuaian dengan dinamika ekonomi lokal, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta penguatan daya saing sektor unggulan. Selain itu, penerapan UMSK juga memperhatikan keahlian khusus yang dimiliki pekerja berdasarkan sertifikasi dan spesifikasi kemampuan sektoral. Strategi implementasinya dilakukan melalui sosialisasi dan pembinaan sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem pengupahan yang adil.
Kata kunci: Upah Minimum Sektoral, Kesejahteraan Pekerja, Sistem Hukum Ketenagakerjaan, Jawa Tengah.

Actions (login required)

View Item