PRAMOEDYA, ADELIA ENGGAR and Adhi, Yuli Prasetyo and Widanarti, Herni (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA PADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS: PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG TUBAN, JAWA TIMUR). _154 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_ABSTRAK.pdf Download (143kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text ADELIA ENGGAR PRAMOEDYA_DAFPUS.pdf Download (230kB)

Abstract

Pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur menjadi persoalan serius dalam praktik pembiayaan, termasuk di PT Federal International Finance (FIFGROUP). Latar belakang masalah ini adalah banyaknya debitur yang mengalihkan objek jaminan dengan menjual, menggadaikan, atau menyewakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur dan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Kemudian permasalahan yang dikaji adalah bagaimana akibat hukum dari tindakan tersebut dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Oleh sebab itu, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta diperkaya dengan data empiris melalui wawancara dengan pihak FIFGROUP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan tanpa izin kreditur termasuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata, yang menimbulkan kewajiban ganti rugi, kemungkinan pembatalan perjanjian, dan tanggung jawab atas risiko. Perbuatan tersebut juga dapat memenuhi unsur penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP. Disamping itu, Pihak ketiga yang menerima objek jaminan tidak sepenuhnya terlindungi karena asas publisitas menganggap status fidusia diketahui publik. Kesimpulan yang ditarik adalah bahwa persetujuan kreditur merupakan syarat mutlak untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak kreditur. Dengan demikian, rekomendasi penelitian ini adalah agar FIF Group memperkuat sosialisasi kepada debitur, meningkatkan pengawasan internal terhadap perjanjian, serta agar pemerintah mempertegas penegakan hukum terkait pengalihan objek jaminan fidusia demi perlindungan hukum yang lebih optimal.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kreditur, Pengalihan Objek, Jaminan Fidusia, Debitur.

Actions (login required)

View Item