Permana, Muhamad Fikri Aldy and Adhi, Yuli Prasetyo and Prananda, Rahandy Rizki (2025) PELAKSANAAN HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK TERHADAP PEMENUHAN HAK TAGIH KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Pada Kantor ATR / BPN Kabupaten Batang). _155 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (748kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Muhamad Fikri Aldy Permana_DAFPUS.pdf Download (2MB)

Abstract

Perkembangan digitalisasi dalam sektor pelayanan publik telah mendorong Kementerian ATR / BPN untuk menerapkan sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) sebagai bagian dari reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pendaftaran hak tanggungan, terutama dalam mendukung sektor perbankan sebagai lembaga pemberi kredit. Namun, implementasinya tidak lepas dari kendala sistemik, seperti gangguan teknis dan ketidaksiapan infrastruktur, yang berdampak terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak tagih bagi kreditur pemegang hak tanggungan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari terhambatnya pendaftaran hak tanggungan karena gangguan sistem HT-el, serta mengevaluasi mekanisme penyelesaiannya menurut perspektif normatif dan praktik lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap pejabat ATR / BPN Kabupaten Batang, Notaris & PPAT, serta perwakilan dari pihak Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan akibat gangguan sistem HT-el dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum permohonan yang belum tercatat, sehingga berpotensi melemahkan kedudukan hukum kreditur sebagai pemegang jaminan kebendaan. Meski tidak secara langsung menghilangkan hak tagih, kondisi ini mengandung risiko hukum apabila dalam masa gangguan terjadi pembebanan hak oleh pihak ketiga atas objek yang sama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, penguatan infrastruktur digital, serta prosedur kontinjensi untuk melindungi kepentingan kreditur dan menjaga efektivitas pelayanan HT-el secara berkelanjutan.
Kata Kunci : Hak Tanggungan Elektronik, Kreditur, Gangguan Sistem, Kepastian Hukum, Perlindungan Hak Tagih.

Actions (login required)

View Item