AFFANDI, ZAMRONI AKHMAD and Al AsyArie, Moh. Asadullah Hasan and Suharto, R. Suharto (2025) PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR KONKUREN DENGAN TAGIHAN KECIL TERHADAP RENCANA PERDAMAIAN DALAM KASUS PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 1/PKPU/2011/PN.JKT.PST). _215 Dagang 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (911kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_ABSTRAK.pdf Download (116kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text ZAMRONI AKHMAD AFFANDI_DAFPUS.pdf Download (136kB)

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) adalah mekanisme yang ditawarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang terhadap para krediturnya melalui rencana perdamaian. Perkara PKPU biasanya juga dimanfaatkan oleh kreditur untuk mendapatkan pembayaran seluruh atau sebagian piutangnya setelah atau akan jatuh tempo dan dapat ditagih, termasuk bagi kreditur konkuren yang memiliki tagihan kecil (selanjutnya disebut dengan kreditur konkuren dengan tagihan kecil). Namun, kreditur konkuren dengan tagihan kecil tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena tidak ada perbedaan akibat hukum untuk persetujuan atau penolakan, pendaftaran atau tidak mendaftarkan piutang, abstain, atau tidak hadir terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, khususnya bagi rencana perdamaian yang telah mencapai kuorum dalam pengambilan suara (voting) dan disahkan oleh pengadilan (homologasi). Fenomena hukum tersebut terjadi pada kreditur konkuren dengan tagihan kecil atas kasus PKPU PT. Mandala Airlines melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan akibat hukum kreditur konkuren menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) serta upaya rekonstruksi hukum pada UU Kepailitan dan PKPU demi memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap kreditur konkuren dengan tagihan kecil. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta studi kasus pada putusan terkait.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur konkuren dengan tagihan kecil melalui UU Kepailitan dan PKPU belum memadai sehingga perlu perbaikan substansial pada UU Kepailitan dan PKPU serta ditemukan ketidak cermatan atau kekhilafan dalam putusan homologasi PT. Mandala Airlines. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum terhadap UU Kepailitan dan PKPU diperlukan dan diperlukan variasi mekanisme pembayaran utang melalui rencana perdamaian terhadap perkara PKPU yang memiliki jumlah dan sifat utang yang kompleks.
Kata Kunci: PKPU, Putusan Homologasi, Perlindungan Hukum, Kreditur Konkuren Dengan tagihan kecil

Actions (login required)

View Item