Simanjuntak, Poltak Binsar and Cahyaningtyas, Irma and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBELIAN TERSELUBUNG NARKOTIKA SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA. _088 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Poltak Binsar Simanjuntak_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (571kB)
	Text Poltak Binsar Simanjuntak_ABSTRAK.pdf Download (242kB)
	Text Poltak Binsar Simanjuntak_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Poltak Binsar Simanjuntak_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text Poltak Binsar Simanjuntak_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (414kB)
	Text Mochammad Gilang Nurakbar_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
	Text Poltak Binsar Simanjuntak_DAFPUS.pdf Download (446kB)

Abstract

Perkembangan tindak pidana narkotika yang semakin kompleks mendorong aparat penegak hukum menggunakan metode khusus, salah satunya pembelian terselubung (undercover buy). Namun, penggunaan metode ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya mengenai penggunaannya sebagai alat bukti dalam proses peradilan serta kesesuaiannya dengan hukum acara pidana dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan sistematika hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode pembelian terselubung tidak berdiri sebagai alat bukti mandiri, melainkan merupakan sarana memperoleh alat bukti yang ditetapkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Agar sah digunakan di pengadilan, hasil metode pembelian terselubung wajib dituangkan dalam berita acara pemeriksaan didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya seperti alat bukti elektronik. Penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan berupa ketiadaan pengaturan eksplisit, potensi pelanggaran hak asasi manusia, serta keterbatasan perlindungan hukum bagi aparat atau saksi yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengaturan lebih jelas, pengawasan internal yang ketat, serta mekanisme perlindungan yang memadai agar metode ini dapat digunakan secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum.
Kata Kunci : Narkotika, Pembelian Terselubung, Alat Bukti.

Actions (login required)

View Item