GINTING, NICHOLAS THEOFAN and Solechan, Solechan and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) KEBIJAKAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS DALAM RANGKA PENINGKATAN EFISIENSI ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PEJABAT PUBLIK. _071 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NICHOLAS THEOFAN GINTING_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (929kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (364kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text Didik Wuryanto Wicaksono_DAFPUS.pdf Download (1MB)

Abstract

Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan publik guna mewujudkan kesejahteraan umum. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), salah satunya asas kemanfaatan. Aspek kemanfaatan dalam suatu kebijakan publik dapat dilihat dari berbagai sisi, salah satunya dapat dilihat dari sisi efisiensi dalam penyerapan dan pemanfaatan anggaran negara yang digelontorkan terhadap kebijakan tersebut.
Dalam konteks efisiensi anggaran, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD yang bertujuan untuk merasionalisasi alokasi anggaran negara. Salah satu objek efisiensi yang menarik untuk dikaji tersebut adalah anggaran pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat publik yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat, tetapi dalam praktiknya kerap disalahgunakan guna kepentingan pribadi di luar jam kerja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait urgensi pengadaan kendaraan dinas dalam lingkup operasional pemerintahan dan efisiensi anggaran pengadaan kendaraan dinas serta efektivitas fungsi kendaraan tersebut dalam menunjang pejabat publik.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian doktrinal yang dilaksanakan dengan melakukan pengkajian mengenai pembentukan dan/atau penerapan kebijakan yang dikaitkan dengan perumusan aturan hukum dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder serta dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan konsep analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendaraan dinas memiliki urgensi sebagai fasilitas pendukung operasional pemerintahan. Namun, masih terdapat kelemahan dari aspek efisiensi anggaran pengadaan kendaraan dinas dan dari aspek efektivitas penggunaan kendaraan dinas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan dan mekanisme pengawasan kendaraan dinas agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi anggaran, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa kendaraan dinas memiliki urgensi atau peranan penting dalam hal operasional pemerintahan sehingga wajib dikelola dan dimanfaatkan secara
efisien dan efektif. Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta meningkatkan efektivitas fungsi pejabat publik, efisiensi dan efektivitas pengadaan dan pengelolaan kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Efisiensi Anggaran, Kendaraan Dinas, AUPB, Pejabat Publik.

Actions (login required)

View Item