SARAGIH, BRIAN CHRISTIAN and Indarja, Indarja and Herawati, Ratna (2025) NETRALITAS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH. _077 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_ABSTRAK.pdf Download (142kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (353kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
	Text BRIAN CHRISTIAN SARAGIH_DAFPUS.pdf Download (284kB)

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparatur negara dan sebagai aparat penegak hukum bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam konteks Pemilu maupun Pilkada, netralitas polisi adalah sikap tidak memihak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang merupakan cerminan dari kemampuan Polri untuk menjalankan tugas dan peran negara yang sangat krusial. Tujuan penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu untuk mengetahui formulasi kebijakan netralitas Kepolisian sebagai aparatur negara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban netralitas Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah.
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis berdasarkan pada jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada metode pengumpulan data penulis menggunakan 2 (dua) metode, yakni kepustakaan dan wawancara sebagai data pendukung hasil penelitian. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis serta penulis menggunakan kerangka berpikir deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan netralitas Polri dalam
pelaksanaan Pilkada tidak hanya diatur dalam undang-undang sebagai norma dasar, tetapi juga diperkuat oleh peraturan pelaksana, kode etik profesi, serta instruksi internal kepolisian. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan landasan hukum utama melalui larangan anggota Polri untuk terlibat dalam politik praktis. Pada Pelaksanaan kewajiban netralitas Polri pada pelaksanaan Pilkada, Polda Jawa Tengah telah melaksanakan tugas dan kewajiban melalui rangkaian kebijakan internal dan langkah operasional yang berpedoman pada peraturan perundang- undangan, kode etik profesi, serta instruksi Kapolri. Pengawasan dilakukan oleh fungsi Propam yang bertugas melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan monitoring di lapangan. Polda Jawa Tengah dalam memasifkan pelaksanaan Pilkada yang netral juga melakukan pendirian posko netralitas pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, namun hingga saat ini Polda Jawa tengah tidak mendapat laporan masuk sama sekali dari masyarakat terhadap keterlibatan dari seluruh anggota Polri pada praktik politik
Kata Kunci: Kepolisian; Polda Jateng; Netralitas; Pilkada.

Actions (login required)

View Item