WIBOWO, PUTRI KUSUMAWARDHANI and Astuti, A.M. Endah Sri and Sutanti, Rahmi Dwi (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU ABORSI AKIBAT PERKOSAAN PASCA PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. _040 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (281kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_DAFPUS.pdf Download (202kB)
	Text Putri Kusumawardhani Wibowo_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang mengalami kehamilan di Indonesia mengalami pergeseran dari kriminalisasi aborsi secara mutlak menjadi relatif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht melarang aborsi dalam kondisi apapun. Namun dengan hadirnya Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ketentuan pengecualian aborsi kepada korban perkosaan. Pengecualian ini mempertimbangkan hak asasi dan kondisi psikis korban. Tindak Pidana Perkosaan adalah bentuk kekerasan yang menyerang ranah seksualitas dan otonomi tubuh seseorang. Anak sebagai korban perkosaan yang mengalami kehamilan harus mendapatkan perlindungan hukum demi keberlangsungan hidup dan masa depannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengecualian aborsi bagi korban perkosaan termasuk implementasinya dan untuk mengetahui perkembangan pengaturan perundang-undangan terkait pengecualian aborsi pasca pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deksriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengecualian tindak pidana aborsi diberikan kepada korban perkosaan khususnya anak demi memberikan perlindungan hukum kepada korban. Berdasarkan analisis beberapa putusan tindak pidana aborsi ditemukan bahwa pengecualian aborsi hanya diperuntukkan kepada korban perkosaan saja dengan cara dan syarat yang telah ditentukan undang-undang. Dalam perkembangannya pasca pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengecualian aborsi mengalami beberapa perubahan dari aspek perluasan tindak pidana yang mendapatkan pengecualian aborsi, batas usia kehamilan, syarat akses layanan aborsi, dan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan aborsi. Pembaruan ini memberikan perlindungan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan.
Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana Perkosaan, Anak, Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Actions (login required)

View Item