Rachman, Narendra Ilham and Erowati, Dewi (2025) Evaluasi Kebijakan Zonasi dalam Sistem PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga pada Tahun 2023. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text File Skripsi Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (701kB)
	Text File Skripsi Bab 1.pdf - Submitted Version Download (368kB)
	Text File Skripsi Bab 2.pdf - Submitted Version Download (220kB)
	Text File Skripsi Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text File Skripsi Bab 4.pdf - Submitted Version Download (166kB)
	Text Daftar Pustaka-1.pdf - Submitted Version Download (220kB)
	Text File Skripsi Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
merupakan upaya pemerintah untuk menjamin pemerataan akses pendidikan dan
mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Namun, dalam praktiknya kebijakan
ini memunculkan berbagai dinamika di lapangan, salah satunya di SMA Negeri 1
Salatiga tahun 2023. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena
tingginya animo pendaftaran di sekolah favorit, keterbatasan daya tampung, serta
maraknya kasus manipulasi alamat melalui pemalsuan Kartu Keluarga. Hal
tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan zonasi serta
dampaknya terhadap pemerataan pendidikan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah
dokumen resmi PPDB. Analisis dilakukan dengan menggunakan model evaluasi
William N. Dunn (2003) yang menekankan enam indikator evaluasi: efektivitas,
efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di SMA Negeri 1
Salatiga relatif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari sisi efektivitas, zonasi
mampu memperluas akses bagi siswa sekitar, tetapi membatasi siswa berprestasi
dari luar zona. Dari aspek efisiensi, sistem daring memudahkan administrasi
meski masih ditemui kendala teknis. Dari segi pemerataan, kebijakan berhasil
mendistribusikan siswa lebih merata, namun kualitas input tetap beragam.
Responsivitas sekolah cukup baik dalam menanggapi aspirasi masyarakat, tetapi
sebagian orang tua menilai kebijakan belum sepenuhnya adil. Faktor penghambat
utama adalah praktik manipulasi domisili dan keterbatasan daya tampung sekolah
favorit.
Sebagai solusi, diperlukan peningkatan validasi data kependudukan untuk
mencegah kecurangan, penambahan kapasitas daya tampung, serta pemerataan
kualitas sekolah lain agar tidak hanya terpusat pada sekolah unggulan. Selain itu,
fleksibilitas kebijakan perlu diperkuat agar siswa berprestasi tetap memiliki ruang
akses tanpa menyalahi prinsip pemerataan. Dengan demikian, kebijakan zonasi
dapat berjalan lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas
pendidikan.
Kata kunci: kebijakan zonasi, PPDB, pemerataan pendidikan, evaluasi
kebijakan, SMA Negeri 1 Salatiga.
No.152 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item