TAUFIIQULHAKIM, IRFAN and Astrika, Lusia (2025) PERAN SATPOL PP DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN PAHLAWAN KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (352kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (411kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (331kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (118kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (96kB)

Abstract

Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan strategis seperti Jalan Pahlawan, Kota
Semarang, telah menjadi persoalan yang kompleks dalam tata kelola ruang publik.
Meskipun PKL memiliki peran dalam mendukung perekonomian sektor informal,
keberadaan mereka di zona terlarang seperti trotoar dan bahu jalan seringkali
menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kenyamanan, serta fungsi kawasan
pemerintahan. Pemerintah Kota Semarang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) berupaya melakukan penertiban berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penataan dan Pemberdayaan PKL.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran
Satpol PP dalam menertibkan PKL di Jalan Pahlawan serta mengidentifikasi hambatan
yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah pendekatan
kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam,
observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Satpol
PP meliputi aspek penegakan hukum, penjagaan ketertiban umum, perlindungan
masyarakat, serta pendekatan humanis dan persuasif. Namun, pelaksanaan di lapangan
masih dihadapkan pada tantangan seperti resistensi pedagang terhadap relokasi, kurangnya
tempat usaha alternatif, hingga munculnya konflik saat proses penertiban.Penelitian ini
merekomendasikan perlunya peningkatan sosialisasi regulasi, penyediaan sarana relokasi
yang layak, serta pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif dalam penegakan
kebijakan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan
antara penegakan hukum dan perlindungan hak sosial ekonomi warga, sehingga
mewujudkan ruang publik yang tertib, aman, dan berkeadilan.
Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum,
Penegakan Hukum,Jalan Pahlawan
148 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item