PUTRI, NADHIFA AZZAHRA and Dwimawanti, Ida Hayu and Rahman, Amni Zarkasyi (2025) PROSES COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (974kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (790kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (681kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (258kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan global yang terus meningkat
dan dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Di
Indonesia, angka kasus terus bertambah meskipun telah tersedia sejumlah regulasi.
Kota Semarang sebagai wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah
menghadapi situasi darurat kekerasan berbasis gender, sehingga pemerintah daerah
menetapkan isu perlindungan perempuan sebagai prioritas pembangunan melalui
Perda No. 7 Tahun 2023 dan pembentukan UPTD PPA, PPTK, serta JPPA di
seluruh kelurahan. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi
hambatan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta partisipasi masyarakat yang
belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses Collaborative
Governance dalam kebijakan perlindungan perempuan di Kota Semarang serta
mengidentifikasi faktor penghambatnya. Pendekatan yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor pemerintah, LSM, pendamping
korban, akademisi, media, dan masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan
model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan metode untuk
menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah
berjalan melalui forum dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen
nyata, dan terbentuknya pemahaman bersama. Capaian awal (small wins) terlihat
dari hadirnya 177 Pos JPPA, penguatan lembaga dengan sertifikasi ISO 9001 untuk
UPTD PPA, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melapor. Namun,
tantangan masih ditemui pada aspek desain kelembagaan yang belum sepenuhnya
kokoh, kepemimpinan yang cenderung top-down, keterbatasan SDM dan anggaran,
serta akses informasi yang belum merata. Kesimpulannya, Collaborative
Governance di Kota Semarang relatif efektif dalam mempertemukan berbagai aktor
dan menghasilkan perubahan nyata, tetapi perlu diperkuat melalui regulasi yang
lebih operasional, transparansi data, pemerataan partisipasi, serta dukungan sumber
daya yang berkelanjutan.
Kata kunci: collaborative governance, perlindungan perempuan, kekerasan
berbasis gender, Kota Semarang
179 Administrasi Publik 2025

Actions (login required)

View Item