SIMBOLON, NATHALIE YANTI and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2025) ANALISIS YURIDIS PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. _084 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-abstrak.pdf Download (192kB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (452kB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (455kB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text NATHALIE YANTI SIMBOLON-dapus.pdf Download (434kB)

Abstract

Penelitian ini membahas analisis yuridis mengenai pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2023/Pn Lbh pada Pengadilan Negeri Labuha. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang menimbulkan dampak jangka panjang, baik fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga memerlukan perlindungan hukum dan pemulihan hak korban secara menyeluruh. Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan nasional dan internasional, termasuk pengesahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mengatur secara komprehensif pencegahan, penegakan hukum, dan pemenuhan hak korban, khususnya hak atas restitusi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian restitusi dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum melalui penjatuhan pidana penjara dan kewajiban membayar restitusi sebagai kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil. Namun, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya fasilitas pendampingan, dan hambatan dalam proses penegakan hukum. Diperlukan peningkatan kesadaran korban, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara menyeluruh di Indonesia, serta perbaikan mekanisme restitusi agar perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual lebih efektif dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik perlindungan anak di
Indonesia.
Kata Kunci : Restitusi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pemenuhan Hak

Actions (login required)

View Item