ABIYYUANDA, JIZDAN RASYADAFI and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2025) TINJAUAN YURIDIS PROSES EKSEKUSI ATAS SAHAM SEBAGAI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. _086 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-abstrak.pdf Download (173kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Jizdan Rasyadafi Abiyyuanda-dapus.pdf Download (236kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime karena sifatnya yang sistemik, dan memiliki daya rusak yang mengganggu stabilitas sosial-ekonomi suatu negara. Hasil dari tindak pidana korupsi biasanya berupa harta benda yang diperoleh dari kejahatan tersebut seperti uang tunai, perhiasan, rumah, kendaraan, atau surat berharga seperti saham. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan proses eksekusi saham sebagai hasil tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hambatan dalam prosesnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses eksekusi terhadap saham sebagai hasil tindak pidana (corpora delictie) dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan investasi di PT Asuransi Jiwasraya berdasarkan Putusan Nomor
29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst dilakukan dengan metode lelang melalui KPKNL. Meskipun eksekusi saham dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berhasil, namun prosesnya masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan dalam pelaksanaan lelang terhadap saham tersebut meliputi hambatan dari segi struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Perlu ada upaya disruptif dalam bentuk penguatan lembaga penegak hukum, pembaruan peraturan perundang-undangan, dan reformasi birokrasi untuk mendorong perbaikan kultur hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang lebih bercorak progresif dengan mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara.
Kata Kunci: saham, barang rampasan negara, eksekusi

Actions (login required)

View Item